Kisah Triliunan yang Tertidur di Bawah Bantal Birokrasi

Di ruang konferensi pers di Kementerian Keuangan—atau lebih tepatnya, Kementerian Peti Besi—memiliki suhu yang diatur sedemikian rupa sehingga lebih cocok untuk mengawetkan spesimen langka ketimbang manusia. Udara terasa tipis, dingin, dan steril. Para jurnalis yang duduk di kursi-kursi minimalis tampak seperti patung-patung lilin yang mengenakan batik; tegang, diam, dan seolah takut embusan napas mereka akan mengganggu keseimbangan fiskal negara.

Di tengah panggung, di balik podium yang terbuat dari material yang tampak seperti harapan yang membeku, berdirilah Ibu Hartati Prawiro, Sang Menteri Peti Besi. Wanita berusia akhir 50-an itu memiliki postur tubuh yang begitu sempurna hingga orang curiga tulang punggungnya diganti dengan baja struktural. Pakaiannya berwarna abu-abu monokrom, tanpa satu pun lipatan yang tidak disengaja. Kacamata berbingkai tipis bertengger di hidungnya, dan lensanya seolah tidak berfungsi untuk memperbesar penglihatannya, melainkan untuk memperbesar kekecewaannya pada dunia yang penuh dengan inefisiensi anggaran. Ibu Hartati tidak berbicara; ia mengumumkan. Suaranya datar, tenang, dan tanpa emosi, sebuah intonasi yang mampu membuat laporan surplus terdengar seperti berita duka. Baginya, dunia bukanlah kumpulan manusia, melainkan spreadsheet raksasa yang berisi persentase, proyeksi pertumbuhan, dan tingkat penyerapan belanja.

Dua ajudan muda yang tampak pucat berdiri mengapitnya. Meskipun ruangan sedingin kutub, dahi mereka basah oleh keringat yang mereka seka secara berkala dengan gerakan panik. Di belakang Ibu Hartati, sebuah layar raksasa menampilkan serangkaian grafik dan diagram yang begitu rumit hingga bisa membuat seorang profesor ekonometrika mempertanyakan pilihan kariernya.

"Selamat siang," ujar Ibu Hartati, dan kata-katanya memotong keheningan seperti pisau bedah. "Data tidak berbohong."

Ini adalah sebuah manuver politik yang diperhitungkan dengan cermat, bukan sekadar tindakan transparansi. Dengan menggelar konferensi pers alih-alih rapat internal, ia secara sengaja melemparkan isu ini ke arena publik, menggunakan tekanan media sebagai senjata. Data yang disajikan, meskipun akurat, sengaja dikeluarkan dari konteksnya untuk membangun narasi tunggal: para kepala daerah itu tidak kompeten.

Layar di belakangnya berganti, menampilkan peta nusantara dengan beberapa provinsi ditandai dengan warna merah menyala, seolah terjangkit demam fiskal. "Per kuartal ketiga tahun berjalan," lanjutnya, "kami mengidentifikasi adanya kuantum signifikan dari alokasi anggaran daerah—uang rakyat—yang berada dalam kondisi hibernasi berkepanjangan.". Ia berhenti sejenak, membiarkan frasa "hibernasi berkepanjangan" menggantung di udara dingin itu, membuatnya terdengar seperti penyakit kronis.

"Secara spesifik," katanya sambil menunjuk ke peta dengan pointer laser yang presisi, "provinsi makmur Barat Daya dan kota metropolitan Metropolitan Raya menunjukkan gejala kelambanan belanja yang kronis. Ini bukan kehati-hatian; ini adalah kelumpuhan fiskal. Ini adalah pemborosan kesempatan. Uang ini seharusnya berputar, membangun jalan, sekolah, rumah sakit. Sebaliknya, ia hanya duduk manis di rekening bank, menghasilkan bunga untuk perbankan, bukan kesejahteraan untuk masyarakat. Ini adalah uang rakyat, bukan rekening tabungan untuk para birokrat.".

Di layar, muncul sebuah diagram batang yang menakutkan, menunjukkan korelasi terbalik antara kebahagiaan regional dengan likuiditas fiskal. Di sebelahnya, sebuah diagram lingkaran di mana setiap irisannya diberi label "Potensi Hasil Sub-Optimal". Ini adalah visualisasi dari sebuah pandangan dunia teknokratis yang murni, yang melihat uang yang tidak dibelanjakan sebagai sebuah kegagalan matematis, sebuah penyimpangan dari model ekonomi yang ideal. Pandangan ini sama sekali mengabaikan realitas pemerintahan daerah yang berantakan dan manusiawi: peraturan yang tumpang tindih, politik lokal yang pelik, dan yang paling utama, ketakutan akut para pejabat untuk masuk penjara karena salah prosedur.

Para jurnalis, yang tadinya membeku, seketika tersentak hidup. Suara ketikan laptop terdengar seperti hujan deras di atap seng. Ibu Hartati tidak menerima pertanyaan. Ia hanya menyelesaikan pernyataannya, memberikan anggukan singkat yang tajam, lalu berbalik dan melangkah keluar ruangan. Ia meninggalkan kekosongan udara dingin, kepanikan, dan sebuah polemik nasional yang baru saja ia nyalakan dengan satu korek api data.

Jauh dari menara gading ibu kota yang ber-AC, pemandangan yang sama sekali berbeda tersaji. Di provinsi Barat Daya, di bawah naungan pohon beringin raksasa yang akarnya menjuntai seperti janggut seorang resi, duduklah Bapak Ubed Mulyeni, sang Gubernur. Ia tidak duduk di kursi kulit empuk di kantornya, melainkan bersila di atas tikar pandan, dikelilingi oleh warga desa dan segerombolan wartawan yang berhasil memburunya hingga ke pelosok. Ia mengenakan ikat kepala dari tenun ikat dan kemeja linen sederhana yang warnanya menyatu dengan tanah.

Bapak Ubed adalah seorang pria yang senyumnya seolah dimulai dari satu telinga dan berakhir di telinga yang lain. Ia bergerak dengan keanggunan santai seseorang yang sepenuhnya nyaman dengan dirinya sendiri dan tanahnya. Ia adalah seorang maestro panggung politik, seorang dalang yang mampu mengubah tuduhan fiskal yang rumit menjadi dongeng sederhana tentang kearifan desa.

Seorang wartawan muda yang bersemangat menyodorkan mikrofonnya. "Bapak Gubernur, bagaimana tanggapan Bapak mengenai pernyataan Menteri Hartati tentang triliunan dana yang 'tertidur' di bank?"

Bapak Ubed tertawa, tawa yang renyah dan menggema. Ia tidak berdiri. Ia justru memungut sebuah buah kelapa yang jatuh di dekatnya, menjadikannya alat peraga dadakan. "Ibu yang baik di ibu kota itu," mulainya dengan nada kebapakan, "dengan gedung-gedung tingginya dan ruangan-ruangan dinginnya, beliau melihat angka. Saya di sini melihat musim panen. Saya melihat musim hujan yang mungkin datang lebih awal, atau kemarau yang mungkin datang lebih panjang."

Ini adalah sebuah pertunjukan keaslian yang strategis. Ikat kepalanya, latar pedesaannya, kearifan lokalnya—semua adalah alat ampuh untuk melawan elitisme teknokratis yang dingin dan berjarak dari pemerintah pusat. Ia tidak melawan data dengan data; ia mengubah medan pertempuran dari spreadsheet Ibu Hartati ke halaman desanya.

"Beliau menyebut uang kita 'tertidur'. Saya menyebutnya berjaga-jaga," lanjutnya sambil menepuk-nepuk kelapa di tangannya. "Begini, Nak. Apakah kalian memakan semua benih padi dalam satu musim? Tentu tidak, kan? Sebagian disimpan untuk musim tanam berikutnya. Uang ini bukan untuk proyek-proyek mercusuar yang hanya bagus di atas kertas. Uang ini untuk saat atap sekolah ambruk karena angin, atau saat jembatan desa hanyut terbawa banjir. Ini adalah jaring pengaman rakyat, bukan celengan pemerintah pusat yang bisa dipecahkan sesuka hati hanya demi mengejar target serapan.".

Ia memenangkan penontonnya bukan dengan menyangkal data, tetapi dengan membuat data itu tampak tidak relevan dan tidak menyentuh "kehidupan nyata" rakyat. Di balik pertunjukan komedi ini, tersembunyi sebuah kebenaran sistemik yang suram. Bapak Ubed tidak bisa secara terbuka berkata, "Kami takut membelanjakan uang ini karena peraturannya adalah mimpi buruk dan kami bisa masuk penjara jika salah langkah.". Ketakutan yang sah ini, ketakutan akan kriminalisasi kebijakan, adalah hantu yang menghantui setiap kantor pemerintahan daerah. Jadi, alih-alih mengakui ketakutan itu, ia menciptakan narasi mulia tentang "menabung untuk hari hujan". Ia adalah seorang komedian sekaligus tokoh tragis yang terperangkap dalam sistem yang disfungsional.

Kemudian, pertunjukan puncaknya dimulai. "Anggaran kita ini seperti kelapa," katanya dengan mata berbinar. Dengan beberapa pukulan terampil menggunakan batu, ia memecahkan kelapa itu. "Lihat? Dagingnya yang tebal ini,"—ia menunjuk ke daging kelapa putih—"ini untuk program-program yang langsung dirasakan rakyat. Airnya,"—ia menuangkan air kelapa ke sebuah gelas bambu—"ini dana darurat, untuk saat-saat tak terduga. Dan sabutnya yang tebal ini,"—ia mengangkat sabut kelapa yang berserabut—"ini untuk birokrasi, untuk menjaga agar semuanya berjalan."

Penjelasan itu secara logika sama sekali tidak masuk akal, tetapi sebagai teater politik, itu adalah sebuah mahakarya. Para wartawan terpesona. Mereka sibuk mencatat dan mengambil foto. Di tengah kebingungan mereka, mereka lupa bertanya detail teknis tentang Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA). Bapak Ubed Mulyeni telah memenangkan hari itu, bukan dengan angka, tetapi dengan sebuah kelapa dan seulas senyum.

Konflik abstrak antara angka dan analogi kini menjadi konflik fisik. Tiga hari setelah pertunjukan kelapa, sebuah tim auditor dari ibu kota tiba di Barat Daya. Mereka adalah tiga pemuda yang tampak serius, bersenjatakan laptop, map-map tebal, dan keyakinan yang tak tergoyahkan pada supremasi peraturan. Tim ini dipimpin oleh seorang pria bernama Pak Budi, yang ciri khas utamanya adalah ketiadaan selera humor yang mutlak. Mereka adalah perwujudan fisik dari pandangan dunia Ibu Hartati.

Alih-alih dibawa ke ruang rapat yang steril, mereka justru disambut dengan "upacara penyambutan budaya". Mereka dipaksa mengenakan pakaian adat yang agak kesempitan, disuguhi serangkaian hidangan lokal yang membingungkan (beberapa di antaranya masih bergerak), dan harus mendengarkan pidato panjang dari seorang pejabat eselon tiga yang 90 persen isinya adalah metafora tentang sungai dan gunung.

Upaya mereka untuk mendapatkan jawaban langsung mengenai dana yang tidak terpakai terus-menerus digagalkan oleh labirin birokrasi yang absurd. Ini adalah dramatisasi nyata dari "kerumitan birokrasi" yang menjadi akar masalah. Ketika mereka meminta untuk melihat rencana pembangunan rumah sakit baru, mereka malah diajak "kunjungan lapangan" yang ternyata adalah perjalanan wisata ke sebuah air terjun yang indah. "Kita harus memahami dulu sumber daya air kita, Pak, sebelum membangun," kata pejabat pendamping dengan wajah serius.

Ketika mereka dengan tegas meminta dokumen pengadaan barang dan jasa, mereka malah disodori proposal setebal bantal untuk "Lomba Cipta Slogan Provinsi Barat Daya". Hadiah utamanya adalah seekor kambing etawa dan sertifikat.

Puncak dari komedi ini terjadi dalam sebuah pertemuan dengan Kepala Badan Pengelola Anggaran Daerah, seorang pria tua yang telah selamat dari lima kali pergantian gubernur dengan menguasai seni memberi penjelasan yang tidak bisa dipahami. Dengan bangga, ia membentangkan sebuah bagan alur di dinding. "Ini, Bapak-bapak sekalian," katanya, "adalah Peta Alur Pencairan Anggaran kami."

Bagan itu bukan sekadar bagan. Itu adalah sebuah monster. Ukurannya menutupi seluruh dinding, sebuah jalinan kotak, panah, lingkaran, dan akronim yang begitu rumit dan saling tumpang tindih hingga lebih mirip diagram bintang yang sedang sekarat atau sirkuit otak cumi-cumi yang mengalami gangguan kecemasan. Ada ratusan langkah, puluhan jalur persetujuan, dan beberapa putaran yang kembali ke titik awal, diberi label "Untuk Verifikasi Ulang Sinergitas Lintas Sektoral".

Pak Budi, sang ketua tim auditor, berdiri terpaku di depannya. Matanya menelusuri satu jalur panah yang berputar-putar sebanyak tujuh kali sebelum berakhir di sebuah kotak bertuliskan "Menunggu Arahan Lanjutan". Matanya mulai berkedut. Ia mencoba memahami mengapa proposal pembelian komputer harus melalui validasi dari Dinas Perikanan dan Kelautan. Keringat dingin mulai membasahi keningnya. Bagan itu seolah hidup, menertawakannya dengan kerumitannya yang angkuh. Akhirnya, dengan sebuah erangan pelan, lutut Pak Budi lemas, dan ia pun pingsan.

Bagan alur yang absurd itu bukanlah sekadar tanda ketidakefisienan; ia adalah sebuah mekanisme pertahanan diri. Sebuah sistem yang begitu rumit membuatnya mustahil untuk menyalahkan satu orang pun atas kelambanan yang terjadi. Jika membelanjakan uang itu berisiko, maka tindakan paling aman adalah tidak membelanjakannya sama sekali. Birokrasi telah berevolusi untuk membuat proses belanja menjadi sesulit mungkin, sebuah sistem yang dirancang untuk mencegah tindakan, bukan memfasilitasinya. Para pejabat daerah bukanlah orang malas atau bodoh; mereka adalah aktor rasional dalam sebuah sistem yang irasional. Mereka telah beradaptasi sepenuhnya dengan disfungsi ini; itu telah menjadi hal yang normal bagi mereka. Para auditor, sebagai orang luar, melihat absurditasnya. Tetapi para orang dalam sudah berenang di dalamnya begitu lama sehingga mereka tidak lagi menyadari airnya.

Sementara para teknokrat dan politisi sibuk dengan drama mereka, kehidupan terus berjalan seperti biasa. Di sebuah sudut Metropolitan Raya yang padat, di sebuah warung kopi sederhana, Pak Surya sedang mengeluh. Bukan tentang triliunan rupiah, tetapi tentang sebuah lubang besar di jalan tepat di depan warungnya. Setiap kali sebuah mobil melintas, lubang itu menyemburkan air comberan ke teras warungnya, membuat para pelanggannya marah.

Pak Surya adalah representasi rakyat jelata—sinis, lelah dengan keadaan, tetapi memiliki selera humor yang tajam. Di televisi kecil yang tergantung di sudut warungnya, drama besar itu diputar tanpa henti.

Layar TV menampilkan montase perseteruan yang semakin memanas. Acara bincang-bincang yang panas di mana seorang analis pro-Hartati dan seorang pengamat pro-Ubed saling meneriakkan jargon ekonomi. Berita yang menampilkan layar terbelah, di satu sisi wajah kaku sang Menteri, di sisi lain senyum lebar sang Gubernur. Judul-judul koran yang semakin hari semakin sensasional: "PERANG DOMPET!" atau "TRILIUNAN DISANDERA!"

Isu pemerintahan yang serius dan kompleks ini telah dilucuti dari semua nuansanya oleh ekosistem media dan media sosial, yang haus akan konflik, kesederhanaan, dan hiburan. Kegagalan tata kelola telah diubah menjadi bentrokan kepribadian, sebuah pertandingan olahraga bagi para pecandu politik, dan bahan baku lelucon.

Pak Surya mengambil ponselnya dan menggulir linimasa. Di sanalah pengadilan opini publik yang sesungguhnya berlangsung. Ia terkekeh melihat serangkaian meme yang dibuat oleh warganet.. Ada gambar Ibu Hartati yang diedit menjadi Ratu Jahat dari kisah Putri Salju, bertanya pada cermin ajaibnya, "Cermin, cermin di dinding, SiLPA siapakah yang paling tinggi?" Ada pula gambar Bapak Ubed Mulyeni yang diedit menjadi Master Jedi, lengkap dengan jubah dan lightsaber, dengan kutipan, "Nafsu untuk belanja, harus kau tahan." Sebuah video TikTok viral menunjukkan seorang pemuda menari-nari di atas tumpukan uang palsu dengan tulisan, "Gue dengan APBD Barat Daya."

Seorang pelanggan, yang baru saja kecipratan air kotor, menggerutu pada Pak Surya. "Pak, ini lubang kapan dibenerin, sih? Udah lapor RT belum?"

Pak Surya hanya menunjuk ke arah televisi dengan dagunya. Di sana, para pakar masih berdebat sengit tentang triliunan. "Mereka lagi sibuk," kata Pak Surya dengan senyum masam. "Uang besar, masalah besar. Lubang kecil kita mah harus sabar."

Lubang itu adalah metafora utama. Sebuah masalah kecil yang nyata, bisa diperbaiki, dan hanya membutuhkan sebagian kecil dari triliunan yang "tertidur" itu. Namun, lubang itu tetap menganga karena sistem sedang sibuk dengan dramanya sendiri yang megah dan abstrak. Respons publik—sinisme dan meme—adalah mekanisme pertahanan diri atas ketidakberdayaan mereka. Mereka tahu triliunan itu adalah "uang mereka", tetapi mereka juga tahu uang itu tidak akan pernah sampai ke jalan di depan warung mereka. Ini adalah cerminan dari terkikisnya kontrak sosial dan ketidakpercayaan publik yang sudah mendarah daging.

Debat anggaran yang hebat itu tidak berakhir dengan sebuah ledakan, tetapi dengan sebuah desisan pelan. Seperti yang sering terjadi di negeri ini, perhatian publik bersifat sementara. Sebuah skandal baru yang lebih menarik muncul—seorang politisi selebritas tertangkap dalam kasus korupsi yang melibatkan impor keju mewah dari Eropa—dan seketika, media dan publik melupakan dana yang tertidur. Isu tata kelola diperlakukan seperti tren musiman, berkobar lalu padam tanpa resolusi mendasar.

Beberapa minggu kemudian, Ibu Hartati dan Bapak Ubed Mulyeni muncul dalam sebuah sesi foto bersama, yang diatur oleh otoritas yang lebih tinggi. Mereka berdiri canggung berdampingan, memaksakan senyum. Mereka mengeluarkan pernyataan bersama yang penuh dengan kata-kata kosong seperti "sinergi", "meningkatkan komunikasi", dan "bekerja sama untuk bangsa". Di dunia maya, para pendukung masing-masing pihak mendeklarasikan kemenangan telak. Tidak ada yang benar-benar berubah. Sistem yang lamban dan rumit itu terbukti lebih kuat daripada siklus berita mana pun.

Kita kembali ke warung kopi Pak Surya beberapa bulan kemudian. Lubang di depan warungnya masih ada, bahkan sedikit lebih besar. Setelah lelah melapor tanpa hasil, hari itu ia memutuskan untuk menyelesaikannya sendiri. Dengan sekantong semen dan beberapa kerikil yang ia beli dengan uangnya sendiri, ia mulai menambal lubang itu.

Di televisi kecilnya, sebuah berita sedang tayang. Di bagian bawah layar, sebuah teks berjalan perlahan: "Laporan Bank Sentral: Simpanan Pemerintah Daerah di Bank Komersial Tumbuh 2,5% pada Kuartal Ini."

Ini adalah puncak dari seluruh cerita. Setelah semua perdebatan tentang triliunan, semua pidato agung, semua bagan rumit dan kearifan lokal, hasil nyatanya adalah nol. Ketika negara gagal menjalankan fungsi paling dasarnya karena kelumpuhan internal dan teater politiknya sendiri, beban pelayanan publik itu kembali jatuh ke pundak warga negara secara individu.

Pak Surya melihat teks berita itu. Ia berhenti bekerja, bersandar pada sekopnya. Ia menatap hasil tambalan amatirannya, lalu menatap kembali ke televisi. Sebuah tawa pendek dan serak keluar dari mulutnya. Itu bukan tawa kebahagiaan, melainkan tawa pahit yang penuh ironi. Itu adalah suara seorang warga negara yang telah menyaksikan seluruh pertunjukan konyol ini dan akhirnya mengerti bahwa satu-satunya orang yang bisa ia andalkan adalah dirinya sendiri.

Ia menggelengkan kepalanya pelan, lalu kembali bekerja, meratakan semen di lubang yang seharusnya tidak pernah menjadi urusannya.